JEMBER UPDATE NEWS

Tolak Omnibus Law, Ratusan Massa Gabungan Aliansi Jember Lakukan Unjuk Rasa

Foto : Ratusan Massa Gabungan yang melakukan unjuk rasa didepan gedung DPRD jember. (Sd).
JEMBER UPDATE - Ratusan massa gabungan dari aliansi mahasiswa dan buruh di Jember yang mengatasnamakan diri Aliansi Jember Tolak Omnibus Law, melakukan unjuk rasa terkait menolak Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Unjuk rasa yang berlangsung di depan DPRD jember pada, Kamis (19/03/2020) Pagi. Dimana Aliansi dimotori oleh belasan organisasi atau serikat di antaranya Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), GMNI Jember, Ikatana Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), BEM Universitas Muhammadiyah Jember serta sejumlah organisasi mahasiswa dan buruh.

Di depan aparat kepolisian yang menjaga satu persatu orator menyuarakan aspirasinya. Mereka menuntut pihak DPRD Jember untuk menyatakan sikap secara lisan dan tertulis menolak RUU Cipta Kerja yang dinilai melancarkan liberalisasi dan komersialisasi di beberap aspek.

RUU ini juga berpotensi menekankan investasi tanpa memperhatikan hak pekerja dan tidak sesuai dengan semangat reformasi yakni demokrasi dan kebebasan pers.

Selain itu mereka juga menuntut DPRD Jember agar melakukan langkah-langkah strategis dan politis agar pembahasan RUU Cipta Kerja digagalkan. Aliansi juga menuntut DPRD Jember melakukan intervensi dan langkah-langkah koordinatif agar pemerintah memperhatikan kesehatan buruh di tengah merebaknya pandemi Covid-19 dengan menyediakan masker, hand sanitizer, vitamin dan pengobatan secara gratis.

Penolakan Omnibus Law mendapat dukungan dari DPRD Jember, menurut salah satu koordinator dari FSPMI, bentuk dukungan itu tertuang dalam secarik kertas yang telah ditandatangani bersama dan dikirim ke pusat melalui faximili. "Ketua DPRD Jember Bapak Itqon (Sauqi) juga sudah menandatangani dan menyetujui bahwa beliau menolak Omnibus Law, dikarenakan di sini banyak undang-undang 13 tahun 2003 terkait ketenagakerjaan yang dicabut oleh pemerintah," tuturnya.

Ia menyebutkan, beberapa hak yang dicabut dan dituangkan dalam RUU Omnibus Law adalah hilangnya upah minimun, hilangnya pesangon, dibebaskannya outsourcing, kerja kontrak tanpa batasan waktu, waktu kerja yang panjang dan eksploitatif, hilangnya jaminan sosial, dan PHK dipermudah. "Dengan adanya seperti itu kami dari 14 aliansi mahasiswa, buruh, dan masyarakat tetap menolak keras dan tetap melawan RUU Omnibus Law," tegasnya.

RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang sedang digodok di Senayan menuai sejumlah polemik di tanah air. Menurut aliansi mahasiswa dan buruh Jember, Omnibus Law semangat awalnya ialah sebuah konsep regulasi yang dikeluarkan untuk memangkas over regulation yang ada, sehingga dapat tercipta iklim bernegara yang sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam Omnibus Law versi Jokowi, pemangkasan regulasi yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja terkesan hanya menguntungkan sektor investasi dan memudahkan investor. Selian hal tersebut, aspek sosiologis dalam kaidah pembentukan UU seakan dibuat-buat dan tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. (Tim*).

No comments