JEMBER UPDATE NEWS

Ribuan Buruh PDP Khayangan, Demo Pemkab Dan DPRD Jember

Foto : saat ribuan masa gelar demo di depan pemkab jember.(Sid).

JEMBER UPDATE - Terkait penghapusan dalam pengajuan serta pernyertaan modal untuk PDP Khayangan jember sebesar 5,8 milyar pada PAPBD 2019, ribuan buruh PDP Khayangan yang tergabung dalam "Buruh PDP Bersatu " menggelar demo ke pemkab dan DPRD Jember.

Dimana aksi demo berlangsung di depan Pemkab Jember, Senin (12/08/2019) pagi, dengan melakukan orasi dan mengerahkan 3000 masa, dimana pada awal ditargetkan 5000 masa. Selanjutnya, para demontran melanjutkan aksinya ke gedung DPRD.

Adapun ribuan buruh tersebut berasal dari 4 kebun milik PDP Kahyangan yang ada di Jember, diantaranya dari Kebun Kalimrawan Mayang, Kebun Gunung Pasang Panti, Kebun Sumbertenggulun dan Kebun Sumberpandan Tanggul.

“Bapekab harus bertanggung jawab terhadap penghapusan penyertaan modal PDP, sebab jika penyertaan modal ini tidak dipenuhi, maka PDP yang menjadi kebanggaan Kabupaten Jember akan hancur, dan mengancam kehidupan ribuan buruh,” ujar Dwiagus Budianto selaku korlap aksi.

Dalam aksinya tersebut, Dwiagus juga mengingatkan kepada Bupati, agar tidak mudah mempercayai pembisiknya, dimana penyertaan modal untuk PDP dianggap tidak memiliki legal standing. “Bupati jangan bangga dengan apa yang disampaikan oleh bawahannya, ingat, ada ribuan buruh yang menggantungkan hidupnya dari kebun PDP, kami akan terus berjuang agar penyertaan modal ini tidak dianulir, lebih baik mati di medan perang dari pada mati di kebun,” teriak Dwiagus.

Usai melakukan orasi di depan Pemkab Jember, ribuan buruh menuju ke gedung DPRD Jember, di depan gedung DPRD, peserta aksi kembali melakukan orasi, mereka menilai, penghapusan penyertaan modal untuk PDP Kahyangan merupakan konspirasi pihak Ekskutif dan Legislatif.

“Tidak diloloskannya penyertaan modal PDP ini merupakan konspirasi Ekskutif dan Legislatif, mereka harus bertanggung jawab dengan nasib buruh, kami ingin, sebelum P-APBD disahkan, penyertaan modal untuk PDP sebesar 5,8 M harus disetujui,” pungkasnya. (Sid/rif).

Tidak ada komentar