JEMBER UPDATE NEWS

Ini Penjelasan Kadispendik Jember, Terkait Sistem Zonasi Ke Peserta Didik Baru

JEMBER UPDATE - Sistem Zonasi pada Penerimaan  Peserta Didik Baru (PPDB) di Jember, selain belum diterima secara penuh oleh beberapa calon wali murid, persyaratan harus melampirkan legalisir KK juga menjadi keluhan tersendiri, hal ini dikarenakan selain harus antri pada saat mendaftarkan anaknya di sekolah, calon wali murid juga harus antri di Kantor Dispendukcapil untuk melakukan legalisir Kartu Keluarga (KK).

Menanggapi kesulitan yang dialami oleh sejumlah calon wali murid tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Dr. H. Edy Budi Susilo M.Si angkat bicara, menurut Kadispendik, persyaratan legalisir KK, sesuai peraturan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, dimana siswa diterima sekolah sesuai dengan alamat yang tertera di KK calon siswa.

“Sesuai peraturan menteri pendidikan nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan siswa baru dengan menetapkan zonasi, memang calon siswa harus menunjukkan KK asli dan foto copy KK yang dilegalisir, untuk melegalisir, wali murid tidak harus ke Dispenduk, tapi cukup legalisir keterangan di KK yang ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat maupun camat, yang penting KK nya asli,” ujar Kadispendik Pemkab Jember Dr. Edy Budi Susilo M.Si, Senin (17/6/2019)

Edy menambahkan bahwa PPDB dengan sistem zonasi ini merupakan bagian dari pemerataan pendidikan, sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk diterima di sekolah yang tidak jauh dari rumahnya.

“Sistem zonasi ini untuk pemerataan pendidikan, jadi tidak ada sekolah di favoritkan dan hanya menerima siswa –siswa yang cerdas, tapi semua siswa memiliki kesempatan yang sama, untuk mendapatkan pendidikan di sekolah yang diinginkan sesuai dengan domisilinya,” tambah Edy.

Sementara dari pantauan media ini, di sejumlah sekolah SMP di Jember pada hari pertama PPDB 2019, terlihat beberapa sekolah diserbu calon wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya, tidak hanya itu, kantor Dinas Kependudukan Sipil (Dispendukcapil) juga diserbu calon wali murid yang ingin melakukan legalisir Kartu Keluarga yang menjadi persyaratan daftar sekolagh. (Sid/rif).

Tidak ada komentar