JEMBER UPDATE NEWS

Jago Bahasa Inggris, Bupati Faida Pede Bicara HAM di Forum WHRCF Korsel


JEMBER UPDATE - Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR nyatanya pintar ngomong bahasa Inggris. Dia memaparkan dengan baik, tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Jember di dalam The World Human Rights Cities Forum 2018 di Korea Selatan (Korsel), Sabtu (20/10/2018).

Dia menjelaskan itu dihadapan para 25 delegasi dari 25 negara lain. Sebagai Bupati yang meraih penghargaan Satya Lencana Presiden RI, tentu dia akan sangat pede (percaya diri), khususnya dengan bahasa Inggrisnya terkait Jember sebagai Kabupaten/ kota yang ramah HAM.

"Sebetulnya banyak, akan tetapi saya lebih spesifik berbicara panjang lebar tentang pemerintah dalam mewujudkan visi dari berbagai daerah belahan dunia untuk menjadikan kota ramah Hak Asasi Manusia (HAM)," ujar Bupati perempuan yang pertama kali di Jember ini.


Adapun yang menjadi konsentrasi Bupati Faida, terkait HAM di Kabupaten Jember, diantaranya kesamaan hak perempuan dalam berkarya. Dia juga mengatakan bahwa dalam mengenyam pendidikan, ada kesamaannya. Lebih-lebih hak bagi penyandang disabilitas dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

"Khusus untuk penyandang disabilitas, boleh memilih sekolah mana saja. Apalagi sudah ada sekolah inklusi. Pemerintah akan menyediakan gurunya berikut fasilitasnya,” jelasnya.

Bukan itu saja, Bupati juga menerangkan tentang tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang mana saat ini menjadi konsentrasi pemerintah Kabupaten Jember serta pemerintah Pusat.

"Khususnya untuk TKI Jember yang berangkat bekerja secara ilegal. Kita tidak ingin ada lagi TKI ilegal bekerja di negara lain, walaupun kenyataannya masih ada serta beberapa diantaranya yang bermasalah,” terangnya.

Dia juga mengatakan, jika perlindungan hak asasi manusia akan juga terlihat dari peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dimana bagi perempuan yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan dari data yang ada yakni ada 11 kasus kekerasan dalam keluarga yang dialami perempuan, ada pula 4 kasus terkait kekerasan terhadap anak, serta beberapa kasus lain yang mendapat pendampingan dari pemerintah.

“Jika ditotal ada 60 kasus hukum yang mendapatkan pendampingan dari pemerintah, perlindungan dan pendampingan kasus hukum bagi warga miskin, ini juga sudah tertuang dalam Perda Nomor 4 tahun 2018," tuturnya.

Pemkab Jember telah menggelontorkan dana yang cukup besar sebanyak 34 persen dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) khusus untuk pendidikan. Bahkan, anggaran ini jauh lebih besar dari ketentuan pemerintah pusat yang hanya mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen.

“Alokasi anggaran pendidikan kita 34 persen dari total anggaran yang ada,” paparnya.

Selain telah menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SD hingga SMP sesuai 22 janji kerja pasangan Bupati Jember dr.Hj.Faida.MMR dan Wakil bupati Jember Drs KH Muqit Arief, pemerintah juga memberikan bantuan kepada 12.825 siswa miskin lewat program BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin) untuk siswa SMA/SMLB/MA dan SMK. Tiap siswa miskin mendapatkan bantuan 1,2 juta.(bas/kr/rif).

No comments